Skandal Ilmiah Dalam Keagungan Majapahit

epistem
Read Time5 Minutes, 20 Seconds

Epistemik.comSiapa yang tidak mengenal dengan kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan bercorak Hindu-Budha yang pernah berdiri di Jawa bagian timur dari tahun 1293 hingga 1520. Raja pertama bernama Wijaya, menantu raja terakhir Singasari, Kertanegara. Konon Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa raja keempat, Hayam Wuruk (1350-1389). Akan tetapi setelah meninggalnya, kerajaan ini tidak mampu mempertahankan kejayaannya dan akhirnya mulai mengalami kemunduran.

Bukti sejarah yang berkaitan dengan kerajaan ini tak banyak ditemukan, mengingat tradisi literasi waktu itu juga masih rendah. Sumber primer yang ditemukan diantaranya adalah prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno, naskah Negarakertagama dan Pararaton, serta beberapa catatan berbahasa Cina. Sebagai historiografi tradisional Negarakertagama dan Pararaton mengandung kebenaran historis yang bercampur dengan kebenaran mistis. Artinya, kedua naskah kuno ini selain berisi rekaman sejarah juga mengandung unsur-unsur mitos, legenda, dongeng, dan sebagainya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara fakta peristiwa yang sesungguhnya dengan fakta rekaan pengarangnya.

Oleh karena itu, beberapa sejarawan mensanksikan kredibilitas Negarakertagama dan Praraton. Prof. C.C. Berg misalnya, memandang kedua naskah itu sebagai dokumen dongeng politik-religius, bukan sebuah dokumen sejarah. Menurutnya, naskah-naskah itu tidak dimaksudkan untuk mencatat masa yang sudah lampau, tetapi lebih dimaksudkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa mendatang dengan sarana gaib. Sementara itu, Hasan Djafar mengingatkan kalau kitab-kitab klasik seperti Negarakertagama dan Pararaton bila dijadikan sebagai rujukan untuk merekonstruksi suatu cerita sejarah haruslah melalui verifikasi dan penelaahan secara mendalam, mengingat unsur religio-magis yang dikandung cukup kental.

Negarakertagama di tulis oleh penyair keraton yang bernama Prapanca pada tahun 1365, yang tentunya ditulis dengan tendensius istanasentris. Dalam tulisannya tersebut, Prapanca gemar melebih-lebihkan hal-hal yang dapat mempertinggi kehormatan raja serta keluarganya yang melindungi penyair keraton. Adapun kitab Pararaton di tulis beberapa abad kemudian (sekitar 1613 M) yang sifatnya tak jauh berbeda dengan Negarakertagama, namun belum diketahui siapa gerangan yang menulis.

Meskipun demikian, Negarakertagama dan Pararaton tetap dipakai sebagai sumber utama penulisan sejarah Majapahit. Sebab, tidak ada sumber tertulis lokal lainnya selengkap kedua naskah ini. Dari sinilah kebesaran Majapahit dalam banyak tulisan sejarah berasal. Dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di pendidikan formal, Majapahit digambarkan sebagai kerajaan besar yang pernah membawa harum nama Nusantara sampai jauh ke luar wilayahnya. Majapahit dianggap berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua. Kita patut mempertanyakan ulang, benarkah fakta sejarah yang menyebutkan daerah-daerah taklukan Majapahit tersebut. Ada tidak kurang dari 98 nama daerah yang dikatakan bergantung kepada Majapahit dan daerah-daerah tersebut diwajibkan membayar upeti.

“Sayang sekali banyak ahli sejarah menafsirkan bahwa Nusantara itulah wilayah Majapahit!” keluh Hasan Djafar, seorang ahli arkeologi, epigrafi dan sejarah kuno, yang saat ini menjadi dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Indraprasta. Menurutnya, makna “nusa” adalah “pulau-pulau atau daerah”, sedangkan “antara” adalah “yang lain.” Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai “daerah-daerah yang lain”, karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit.

Nusantara merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama dalam keamanan dan perdagangan regional, demikian hemat Hasan Djafar. Mereka berkoalisi sebagai “mitra satata”, yaitu sahabat atau mitra dalam kedudukan yang sama. “Jangan diartikan kepulauan di antara dua benua,” kata Hasan. Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit tetap berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran sekaligus penghasil sumber daya alam.

Memang ada jalinan hubungan, namun hubungan ini tidak harus seperti penguasa dan yang dikuasai, bukan kekuasaan dalam artian politik. Ini adalah hubungan kepentingan bersama sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu. Namun demikian, sampai hari ini masih saja ada tafsir bahwa kerajaan-kerajaan itu memberikan upetinya setiap tahun kepada Majapahit. Hal ini seolah membuktikan ketundukkan kerajaan-kerajaan Nusantara dibawah supremasi Majapahit. “Ini sering ditafsirkan sebagai upeti,” ujar Hasan. “Padahal, tidak ada satu kata pun dalam Nagarakertagama yang bisa diartikan sebagai upeti, apalagi upeti tanda tunduk seolah menjadi negara jajahan Majapahit.

Kekuasaan Majapahit yang diakui orang biasanya hanya di sekitar daerah pantai. Di daerah yang letaknya lebih ke pedalaman merupakan daerah yang merdeka dan tidak merasa terikat kewajiban membayar upeti dengan Majapahit. Bahkan, daerah Sunda, yang letaknya masih satu pulau dengan Majapahit, tidak pernah takluk dan menjadi wilayah bawahan kerajaan itu. Semua ini menunjukkan bahwa penaklukan yang dilakukan Majapahit adalah penaklukan semu. Banyak daerah yang tidak benar-benar takluk dan tunduk kepada Majapahit.

Bernard H. M. Vlekke dalam Nusantara: A History of Indonesia menyatakan, sebagian besar penguasa kecil di kerajaan-kerajaan pantai merasa bahwa hubungan mereka dengan Jawa (Majapahit) patut dibanggakan dan sekaligus menguntungkan. Para penguasa, misalnya kepala-kepala suku di pulau-pulau kecil Maluku, mungkin saja berusaha tampak penting di mata pejabat-pejabat Jawa dengan mendaftarkan banyak tempat yang lebih jauh dan terpencil sebagai daerah bawahan mereka, karena semakin panjang daftarnya semakin besar pula kejayaan mereka. Omong kosong mereka mungkin akan mengakibatkan biaya yang lebih besar dalam jumlah rempah yang harus dibayarkan sebagai upeti. Akan tetapi, hal ini juga bisa meningkatkan penghargaan yang akan mereka terima dalam bentuk barang-barang dari Jawa yang mereka butuhkan sendiri atau untuk dijual di antara orang-orang di pulau-pulau di timur yang tidak terbilang banyaknya itu.

Klaim bahwa Majapahit berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara agaknya menjadi sesuatu yang kontradiktif jika kita mencermati keadaan intern dari Majapahit itu sendiri. Majapahit selalu dilanda pemberontakan dan konflik intern. Sebut saja pemberontakan Rangga Lawe (1309), pemberontakan Sora (1311), pemberontakan Juru Demung (1313), pemberontakan Gajah Biru (1314), pemberontakan Nambi (1316), pemberontakan Semi dan Kuti (1319), pemberontakan Sadeng (1331), dan perang Paregreg (1401-1406). Yang terakhir ini bahkan melemahkan kekuasaan Majapahit dengan drastis. Jika mempersatukan intern kerajaan saja tidak bisa, apalagi mempersatukan Nusantara yang jauh lebih luas?

Menurut Vlekke, pada kenyataannya kekuasaan nyata raja-raja pertama Majapahit sangat jauh dari klaim tersebut. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389), memang Majapahit berhasil menghentikan konflik intern dan meraih puncak kejayaannya, banyak daerah dipaksa takluk di bawah kekuasaannya. Meskipun demikian, luas seluruh daerah tersebut tetap tidak seluas Indonesia hari ini. Persatuan yang dipaksakan itu pun hanya berlangsung selama 39 tahun. Umur Majapahit juga hanya 227 tahun. Selama itu, Majapahit hanya berkuasa di bidang politik, tapi tidak berhasil mengembangkan pengaruh budayanya ke seluruh wilayah Nusantara.

Lalu mengapa sampai ada anggapan bahwa Nusantara itu adalah wilayah Majapahit? Barangkali karena Founding Fathers kita ingin menyatukan negara ini. Muhammad Yamin, salah satu tokoh pendiri negara Indonesia menggunakan gagasan Nusantara sebagai bentuk negara kesatuan. Bahkan ia pernah menulis sebuah buku berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara yang terbit pertama kali pada 1945 dan telah dicetak ulang belasan kali. Buku itu mengisahkan epos kepahlawanan Gajah Mada secara dramatis sebagai Patih Kerajaan Majapahit.

Buku Yamin itu secara tidak kita sadari telah menjadi panutan dalam penulisan buku teks sejarah untuk diajarkan di sekolah-sekolah formal. Pertanyaan yang muncul selanjutnya apakah dibenarkan bila skandal ilmiah dalam penulisan sejarah itu dilakukan meskipun memiliki tujuan yang luhur?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Like

Subscribe US Now