Jumat, Juni 21, 2019
Home > Opini > Saatnya Menjaga Hak Masyarakat Pada Media

Saatnya Menjaga Hak Masyarakat Pada Media

Epistemik.com – Selama rentang dekade terakhir, kita melihat perkembangan yang menarik mengenai media dan hubungan masyarakat dengan media. Ada masyarakat yang sangat buta akan media, sementara di sisi lain ada masyarakat yang sangat peka dengan media. Menyikapi ini maka peran kebijakan media sangat-lah penting untuk memastikan akses masyarakat pada media tidak hanya dimiliki oleh masyarakat perkotaan namun juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Para pembuat kebijakan dihadapkan pada kebutuhan untuk mengatur industri media. Untuk menghindari konsentrasi kepemilikan media yang terpusat pada sekelompok kecil individu. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai badan pemerintah yang berwenang dalam hal media sangat-lah vital dalam hal ini. Pemerintah diharapkan terbuka dan transparan mengenai kepemilikan media serta ijin-ijin yang dimiliki oleh pengusaha media tersebut.

Distribusi dan akses pada media yang tidak merata juga akan menghasilkan masalah lain yang lebih rumit. Misalnya, ketimpangan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dsb. Selain itu, pada perspektif lainnya, pemerintah juga wajib menciptakan masyarakat yang sadar informasi. Maka, peran pemerintah menjadi ‘motor’ penting untuk memastikan bahwa infra struktur dan distribusi informasi bias merata diseluruh wilayah Indonesia.

Catatan penting yang harus diingat adalah bagaimana menciptakan ruang publik yang sehat dan terbuka, serta bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kebijakan yang dibuat haruslah memastikan bahwa media menjadi sarana yang vital dalam mencapai tujuan masyarakat demokrasi lewat isi media yang berkualitas dan berimbang. Dan yang harus kita sadari adalah sepanjang media terlibat dalam aktifitas tujuan ekonomi, maka,tidak akan pernah benar-benar netral.

Yang kembali menjadi perhatian masyarakat adalah tetap pada kepemilikan media. Karena, selama tidak ada pluralisme dalam kepemilikan media maka tidak ada pula pluralisme dalam isi media. Selama kepemilikan media masih berada pada sekelompok kecil pengusaha maka kepentingan masyarakat luas tidak akan terwakili. Hal ini menuntut industri media untuk lebih bertanggung jawab dan transparan. Industri media juga harus dilihat sebagai mitra dalam mengurangi keterbelakangan informasi. Industri media bisa berkaca pada industri selular dimana penetrasinya ke sebagian besar wilayah Indonesia sangat baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses dan layanan selular dengan kompetitif. Industri media bisa dan harus mengambil peran aktif, misalnya dengan mengembangkan model kemitraan dengan pemerintah atau dengan kalangan yang terkait lainnya. Digitalisasi, salah satu media yang diyakini akan menjadi pusat perkembangan media dalam beberapa tahun kedepan, juga bisa digunakan oleh industri media, selain untuk memberikan akses bagi masyarakat akan informasi namun juga sebagai media interaksi dengan masyarakat.

Namun semua harapan dan tujuan tadi tidak akan bisa terwujud bila industri media masih terjebak dalam persaingan tidak sehat dan berpikiran sempit. Didasari oleh kepentingan politik tertentu, media-media utama telah didominasi oleh motif-motif dan kepentingan politik pemilik media yang menyebabkan isi media menjadi bias, sarat kepentingan pemilik media, serta tidak seimbang bobot isi medianya. Maka dibutuhkan langkah konkret dan langsung, yaitu mengembalikan hakikat media kepada karakter dan kepentingan publik. Industri media tidak boleh dibiarkan menjadi alat kepentingan jangka pendek dari pemilik media.

Masyarakat yang kritis dan aktif telah terbentuk lewat proses reformasi dan perkembangan media belakangan ini. Beberapa kebijakan di Indonesia saat ini, seperti UU Penyiaran dan Pers telah memberikan arahan yang jelas sebagai acuan bagi pelaku usaha media. Kondisi awal yang baik sudah terbentuk. Namun perkembangan media saat ini lebih banyak didominasi oleh landasan pasar atau ekonomi sehingga sedikit banyak telah merubah masyarakat menjadi lebih pragmatis. Hal ini bisa terjadi karena regulasi media belum dapat membuat industri media dalam konteks komersialnya juga membantu masyarakat menjadi lebih baik.

Bagaimanapun juga, kita perlu menyadari bahwa proses pembuatan kebijakan atau regulasi saat ini juga sudah menjadi tempat beradunya kepentingan-kepentingan pelaku usaha media dan kelompoknya untuk mempengaruhi kebijakan atau regulasi yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi masyarakat luas untuk lebih berperan aktif memastikan hak mereka pada media: akses pada infrastruktur media, akses pada isi media, dan akses pada proses pembuatan kebijakan atau regulasi media. Hal ini tidaklah mudah dan tidak ada akhirnya. Meski ada banyak cara, namun fokus saat ini lebih kepada membangun prinsip-prinsip hak publik lewat kumpulan masyarakat yang peduli. Lewat kumpulan-kumpulan inilah perubahan dan transformasi yang diharapkan bisa terjadi.

Disisi lain, penting didukung dari peran dari kebijakan atau regulasi media dalam perkembangan media di Indonesia, baik sebagai industri maupun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat atau publik di Indonesia. Maka kini tiba saatnya kita meminta seluruh masyarakat dan kelompok masyarakat sipil untuk secara strategis menggunakan hak mereka pada media yang pada akhirnya akan membawa kepada perubahan sosial. Hal ini akan membantu merekonstruksi media Indonesia untuk kembali kepada fungsi hakikinya sebagai penghubung masyarakat. (Angela Ervina)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *