Industri Ekstraktif Dan Kamuflase Neo Liberalisme Ekonomi

Read Time4 Minute, 13 Second

“Musuh kita saat ini bukan pasukan penjajah bersenjata laras panjang, melainkan koorporasi bersenjata buldozer. Mereka sama-sama menjajah negeri ini.”

Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan arus globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, arus ekonomi global, serta Kapitalisme dan Liberalisme Ekonomi yang semakin ganas tidak pernah pandang bulu, sehingga apapun yang berpotensi menguntungkan menjadi komoditas renyah para kaum pemodal. Melalui potensi alam yang bisa dibilang melimpah, Indonesia menjadi target utama ekspoitasi sumber daya alam. Tanah dan kekayaan alam pada dasarnya bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Pada sejatinya sumber daya alam yang meliputi bumi dan seisinya bersifat ress commune (milik bersama). Oleh karenanya, seharusnya pengelolaan sumber daya alam harus diperhatikad dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, politik, sosial dan ekonomi.

Maraknya industri ekstraktif yang ramai-ramai menjarah sumber daya alam menjadi permasalahan bangsa saat ini. Berbagai perusahaan ramai-ramai menjarah sumber daya alam melalui modus eksploitasi, eksplorasi dan privatisasi sumber daya alam di Indonesia. Kapitalisme dan Liberalisme Ekonomi jajaran perusahaan mainstream seperti Freeport, Newmont, Chevron dan jajaran perusahaan Industri ekstraktif lainnya menjadi momok rakyat atas menjamurnya kapitalisme di negeri ini. Belum lagi deretan perusahaan lokal maupun nasional yang sifatnya badan usaha milik Negara (BUMN) ataupun badan usaha milik swasta (BUMS). Kebangkitan Industri semacam ini menandakan Indonesia sedang berada dalam keadaan terjajah. Bukan terjajah karena perang akan tetapi terjajah secara ekonomis. Musuh Negara bukan lagi portugis, belanda dan jepang melainkan perusahaan kapitalis bersenjatakan buldoser bermisikan eksploitasi, eksplorasi dan privatisasi. Inilah wajah baru kolonialisme zaman modern pasca kemerdekaan yang biasa disebut neoliberalisme.

Neoliberalisme sebagai perkembangan mutakhir dari kapitalisme biasanya dipakai sebutan bagi beberapa ciri khusus kebijakan ekonomi seperti privatisasi, dereglasi dan liberalisasi. Jantung gagasan ekonomi politik neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jka lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalsasi tersebut juga akan maksimal jika barang, modal jasa, dimiliki atau dikuasi oleh orang perorangan yang akan menggerakannya untuk tujuan laba maksimal bagi pribadi. Bila dalam neoliberalisme klasik kepemilikan privat masih dianggap mempunyai tugas sosial untuk mensejahterakan sluruh rakyat, dalam neoliberalisme private property menjadi keramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat.

Kondisi “Tidak Wajar” dan Peran Negara

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki peran dan kewajiban untuk mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya dalam setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi, dan harus mengedepankan wawasan lingkungan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan dasar bagi sistem ekonomi yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi seperti ini lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi yang menjadi prinsip perekonomian nasional. Secara formal yuridis permasalahan sumber daya alam yang sangat berharga juga diatur dalam konstitusi.

Namun, kenyataan berbicara lain. Bagaimana bisa daerah papua yang merupakan daerah operasi tambang emas menjadi daerah miskin di Indonesia, kasus sengketa antara perusahaan semen dan masyarakat samin di pegunungan kendeng yang mana rakyat harus melawan koorporat demi lahan pertaniannya, sumber daya air yang kini di privatisasi oleh perusahaan swasta dan kita harus membeli air minum kepada pihak asing dan belum lagi limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Industri ekstraktif yang amat mengancam rakyat Indonesia. Saat ini sumber daya alam kita telah dirampas oleh para kaum pemodal dan kapitalisme menjadi semangat perjuangan mereka untuk meraup untuk di Negeri kita. Keadaan ini mengantarkan kita pada kondisi tidak wajar.

Pemerintah sebagai representasi dari Negara seharusnya membuat kebijakan yang pro-rakyat yang bebas dari Imperalisme dan Koloniaalisme serta bebas dari warisan stelsel feodalisme. Negara mendorong Indonesia menuju masyarakata demokratis, bebas dari penindasan, bebas dari ketidakadilan struktural, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia dan oleh bangsa lain.

Kamuflase Neoliberal dan Peran Masyarakat

Neoliberalisme yang menjadi jubah kaum imperealis masa kini nampaknya telah berhasil berkamuflase menjadi perusahaan Industri ekstraktif. Ruang-ruang kesejahteraan rakyat menjadi korban keserakahan koorporasi. Pada dasarnya mereka tak ubahnya seperti kaum penjajah yang menjajah Indonesia dengan ekonomi liberal-kapitalis. Inilah wajah baru imperialisme yang menjajah Indonesia.

Barisan perusahaan tambang menjadi permasalahan agraria Indonesia saat ini. Pemerintah yang seharusnya menjadi malaikat penolong rakyat malah bertindak tidak pro-rakyat dengan memberikan izin tambang. Bisa jadi pemerintah yang memberikan izin tambang kepada koorporasi merupakan kroni-kroni koorporasi kapitalis atau kebijakan mereka telah terbeli oleh kemewahan harta yang menjajikan.

Pertanyaanya, apa yang bisa kita lakukan menghadapi persoalan ini. Apakah kita harus berkata-kata Indah dengan sajak Idealisme bangsa?, saya kira tidak cukup.

Kita harus mempunyai ruang gerak sebagai pengontrol sumber daya alam. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap kondisi saat ini, sudah selayaknya mengampil peran penting dalam membumi hanguskan neoliberalisme dan kapitalime di negeri sendiri. Masyarakat saat ini harus kritis terhadap pembangunan-pembangunan dan perkembangan industrialisasi di Indonesia, mereka diharapkan mampu berfikir panjang terhadap kehidupan masa depan anak cucunya dan kehidupan sumber daya alam disekitanya.

Tanpa adanya peran dan kontrol dari masyarakat, gerakan kalpitalisnme dan neoliberalisme di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi-jadi. mereka bergerak menggerogoti sumbur daya alam dan mengancam kehidupan masyarakat. Ketika semua sudah dikuasai oleh koorporasi dan kaum imperalis, masyarakat akan hidup dimana dan anak cucu nanti akan menikmati apa, yang ada hanya akan menerima kesengsaraan dari kelalaikan kita yang tak mampu mengontrol kehidupan kaum imperalis dengan gaya kalpitalisnme dan neoliberalismenya.

Ditulis oleh Mohamad Toha Hasan,
Aktivis Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *