Senin, Mei 20, 2019
Home > Opini > Memahami Globalisasi Politik

Memahami Globalisasi Politik

Epistemik.comDiawal kemerdekaan Indonesia, semasa pemerintahan Presiden pertama Soekarno dalam kehidupan perekonomian nasional belumlah menampakkan kemajuan yang baik, dalam arti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Titik berat penyelenggaraan negara diawal kemerdekaan samapai dengan dua dasa warsa memang diarahkan pada “nation and character building”. Konflik-konflik eksternal dengan Belanda yang masih ingin kembali menjajah, serta konflik-konflik internal, terutama daerah-daerah dan golongan yang tidak puas terhadap pemerintah pusat, menyebabkan kebijakan mensejahterakan rakrat menjadi prioritas kedua. Kita ketahui kebijaksanaan keluar dari PBB membuat bantuan-bantuan perekonomian luar negeri untuk membangun bangsa ini menjadi tidak berjalan. Rakyat berada dalam kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Semuanya ini masih ditambah dengan keinginan politik konfrontasi yang membawa bangsa Indonesia kepada posisi yang sangat tidak kondusif dimata dunia Internasional. Kondisi ini semakin diperparah dengan ambisi politik Partai Komunis untuk mengambik kekuasaan.

Beranjak dari situasi inilah, awal masa pemerintahan orde baru menitik beratkan pada masalah ekonomi dan politik untuk dibenahi secara paralel. Kehidupan perekonomian nasional pada masa orde baru telah berubah drastis konstruktif dan positif. Konsepsi trilogi pembangunan yang diberlakukan secara nasional menyajikan angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Pengurangan angka jumlah pengangguran dan penduduk miskin, serta kemajuan tingkat pendapatan dan naiknya pendapatan perkapita penduduk menunjukkan tatanan perekonomian dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat pula.

Tidak dapat dipungkiri, dibalik keberhasilan ekonomi tersebut memunculkan praktek-praktek monopoli birokrasi, kebijakan perbankan yang tidak sehat terutama dalam pengawasan penyaluran kredit, serta belum mampu mewujudkan perekonomian nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi pencari kerja. Hak-hak monopoli yang diberikan kepada golongan yang terdekat dengan kekuasaan dan fasilitas istimewa yang diperoleh dan diberikan oleh pemerintah menyebabkan rentannya kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Mengingat ketika terjadinya krisis moneter negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997. Bagaimana lumpuhnya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Meskipun fundamental ekonomi Indonsia dimasa lalu dipandang cukup kuat, tetapi dibalik itu mengalami beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efidien dan kompetitif.

Apabila kita cermati bersama, perilaku dan tatanan ekonomi cenderung tidak mengindahkan tatanan kehidupan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap terjadinya krisis ekonomi di negara ini. Komitmen nasionalisme dan tatanan perekonomian yang demokratis bagi pengusaha nasional yang dibesarkan dan dekat dengan penguasa orde baru diharapkan menjadi penopang perekonomian nasional, justru sebaliknya menjadi salah satu penyebab dominan terpuruknya perekonomian nasional. Pada akhirnya terlihat sampai saat ini bahwa pemerintah juga harus berjuang dan berkorban untuk mengatasi akibat dari tindakan miskalkulasi para pengusaha yang dibesarkan pemerintah tersebut.

Pemerintah dalam hal ini juga mempunyai andil cukup besar, terutama pada kebijakan yang seringkali tidak mengindahkan tatanan kehidupan perekonomian bangsa dan negara demokratis. Namun satu hal yang pasti adalah rakyat golongan bawah dan menengah telah ditempatkan pada posisi dan pihak yang ikut memikul beban tersebut tanpa mereka tahu menahu atas kebijakan dan kalkulasi yang keliru itu, hinggga memaksakan pemerintah yang notabennya rakyat juga harus turun tangan ikut membatalkan berbagai proyek dan membantu konglomerat atas hutang-hutang luar negeri.

Dari pengalaman yang terjadi tersebut, terbukti bahwa strategi pertumbuhan ekonomi yang menekankan akumulasi modal melalui maksimalisasi keuntungan dan mengesampingkan asas pemerataan hasil pembangunan serta diskriminasi pelaku ekonomi, tidak mampu membangun suatu fondasi yang kuat terhadap perekonomian nasional. Sektor usaha kecil dan menengah yang dulu kurang mendapat perhatian pemerintah, justru disaat krisis mampu memberi daya tahan yang baik terhadap perekonomian kita. Konglomerasi yang tumbuh dengan fasilitas dan kedekantannya dengan penguasa setelah dilanda krisis moneter menjadi sangat rapuh serta tambah menjadi beben rakyat yang diharuskan membayar hutang kepada pihak luar. Sementara sektor informal yang terpinggirkan oleh tingkah konglomerasi, justru mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat sangat dipengaruhi politik global. Dari hal ekonomi global mampu menciptakan kekuatan-kekuatan geo-ekonomi ekstra ekonomi nasional yang mendekte kebijakan kebijakan ekonomi nasional hingga berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Beban politik global tersebut kedepan masih terasa berat hingga kebijakan nasional tidak mampu lagi mengantar kekuatan-kekuatan ekonomi eksternal itu.

Untuk memahami politik global sekarang ini, Baylis (1998) menyebutkan ada tiga perspektif teori utama yang bersama-sama digunakan untuk memahami politik global sekarang. Pertama Realisme, penekanannya pada kekuatan hubungan antara negara dengan negara. Kedua Liberalisme, yang penekanannya pada interaksi negara dengan aktor-aktor non negara. Ketiga disebut World system theory yang memfokuskan pada patokan-patokan ekonomi dunia. Tiga teori tersebut, masing-masing memiliki perspektif yang berbeda dalam dalam memandang globalisasi.

Kelompok realisme memandang globalisasi tidak dapat mengubah secara signifikan gambaran atas dunia politik. Perkembangan interkoneksitas dibidang ekonomi dan kemasyarakatan justru membuat ekonomi dan masyarakat bersangkutan malah menjadi semakin mandiri terhadap yang lain. Globalisasi bagi kaum realis diakui memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, tetapi tidak dapat mengatasi sistem politik internasional negara-negara.

Kelompok liberalis justru melihat globalisasi dalam cara yang lain. Mereka melihat globalisasi adalah produk dari perjalanan panjang transformasi dunia politik. Berbeda dengan kelompok realis yang melihat negara sebagai penentu utama. Kaum liberalis berpendapat bahwa era globalisasi penentu utama adalah aktor-aktor non-negara, yakni negara tidak lagi menjadi sentral. Kelompok ini sangat tertarik pada revolusi teknologi dan komunikasi sebagaimana terpresentasikan dalam globalisasi.

Sedangkan bagi kaum teoritis world-system memandang globalisasi sebagai a bit of a sham. Tidak ada sesuatu yang baru, globalisasi sesungguhnya hanyalah perkembangan kapitalisme internasional. Secara kualitatif globalisasi sama sekali tidak mencirikan dunia politik.

Semua itu adalah perspektif untuk memahami politik global sekarang ini, setidaknya ada tiga perspektif teori yang berkembang dalam globalisasi politik. Selanjutnya ada beberapa masalah tentang globalisasi politik: yang mana transformasi ekonomi mampu mengkreasikan dunia politik baru, negara tidak lagi dilihat sebagai unit yang tertutup dan negara tidak lagi dapat mengontrol ekonominya karena dunia ekonomi sangat interdependen.

Selanjutnya globalisasi yang ditandai oleh revolusi komunikasi, dimana sekarang orang tinggal dalam dunia yang terbuka, informasi begitu cepat menyebar dan sangat mudah diakses oleh orang lain. Suatu peristiwa yang terjadi pada satu lokasi akan segera dimengerti orang lain dalam lokasi yang berbeda. Komunikasi elektronika telah merubah konsep kita tentang kelompok sosial dimana kita bekerja dan hidup. Ide-ide tentang ruang geografis dan waktu kronologis menjadi akan sangat ditentukan oleh kecepatan komunikasi dan media modern.

Dunia yang semakin menjadi lebih homogen, manusia sekarang tinggal dalam apa yang disebut dengan a global culture dan globalisasi memunculkan a global policy, dengan perkembangan transnasional sosial dan politik, globalisasi akan mengembangkan kebudayaan kosmopolit yang akhirnya nanti akan memunculkan a risk culture yang harus ditanggung oleh umat manusia.

Manusia dalam pengalamannya mengatur kehidupan politiknya akan menghasilkan berbagai sistem seperti: sistem kehidupan yang mengandalkan kekuasaan politik yang didominasi oleh para aktor yang melakukan tindakan atas nama negara dan bekerja berdasarkan ketentuan nilai statis (mengutamakan peranan negara) yang konservatif. Selanjutnya adalah sistem yang mengutamakan kekuatan ekonomi yang dijalankan oleh para pengusaha berdasarkan pertimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Para aktor ini umumnya lebih menekankan nilai liberal, yaitu lebih suka bekerja tanpa campur tangan (intervensi) dari pemerintah. Kalau toh intervensi itu diperlukan umumnya untuk memperbaiki kondisi bagi akumulasi kekuatan ekonomi mereka. Sistem terakhir adalah tatanan yang memungkinkan rakyat (komunitas lokal) untuk menerapkan mekanisme kekuatan mereka berdasarkan tuntutan ideologis populis. Tetapi hal ini tidak dimungkinkan digunakan, karena memang komunitas lokal cenderung dilupakan dan jauh dari perhatian penguasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *