Jumat, Juni 21, 2019
Home > Opini > Hari Hak Asasi Manusia 2017: Pelanggaran HAM Di Indonesia Masih Terus Berlangsung

Hari Hak Asasi Manusia 2017: Pelanggaran HAM Di Indonesia Masih Terus Berlangsung

Epistemik.comHari Hak Asasi Manusia atau Human Rights Day rutin dirayakan setiap tahunnya oleh banyak negara di seluruh dunia, tepatnya pada tanggal 10 Desember. Sejarah awal kemunculannya yakni pada tahun 1948 silam, ketika Siadang Permusyawaratan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Palais de Chaillot, Paris, Perancis dengan mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat 30 prinsip dasar kemanusiaan, yang disepakati untuk dilaksanakan sebagai bentuk mewujudkan penghormatan atas manusia secara universal.

Sementara itu Hari Hak Asasi Manusia secara formal dan rutin diperingati dimulai sejak tahun 1950, setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi mengundang semua Negara dan organisasi yang peduli untuk ikut pula mengadopsi merayakan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember.

Penerapan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Di Indonesia sendiri penerapannya dijelaskan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28, yang secara universal mengatur hak sipil, politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, sebagai instrumen yang sesuai dengan DUHAM, terkait hak sipil dan politik. Lalu, ada hak ekonomi, sosial dan budaya, yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Sebelum Ekosob banyak yang sudah diratifikasi, salah satunya  UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182. Rata-rata pengesahan dalam bentuk aturan tegas, ada pasca Orde Baru runtuh.

Jelas dengan banyaknya konvensi HAM, yang disepakati dan dijadikan pedoman perlindungan Hak Manusia di Indonesia. Maka seharusnya kekerasan dan perampasan hak asasi manusia semakin minim. Apalagi dalam konstitusi di atur dalam pasal 28, yang merupakan kepanjangan tangan dari Deklarasi Universal HAM. Bahkan secara dasar, memiliki unsur keterkaitan dengam aturan yang lainnya.

Seiring munculnya UU tersebut, namun tidak diimbangi dengan praktik implementasi yang sistemik dari aturan yang sudah ditetapkan. Begitu masih banyak pelanggaran HAM atas nama oligarki politik dan militer. Bahkan baru-baru ini atas nama korporasi nasional maupun multinasional. Semua serba berkelindan, menjadi hal yang menggurita berkuasanya suatu rezim berwatak korporatis, militeristik dan pseudo-demokratik.

Secara realitas kita melihat masih berkeliarannya para penjagal, yang bertanggung jawab atas penghilangan ribuan nyawa manusia. Tidak diungkapnya pelanggaran HAM berat di beberapa kasus, seperti Priok, Talangsari, Semanggi dan masih banyak lainnya. Semua menjadi satu kesatuan, jika pasca reformasi watak-watak Orba masih ada, karena tidak sepenuhnya mereka hilang, justru berbaju reformis untuk berkuasa.

Faktanya sekarang, masih banyak kasus yang tak selesai, Jokowi dan JK yang enggan menemui mereka para penyintas yang bertahan untuk mengungkapkan di mana anak mereka sekarang, yang berdiri setiap kamis (red: aksi kamisan) menunggu sang pimpinan negeri menemui mereka. Nawacita seakan-akan masih jauh dari angan, yang dijanjikan hingga kini belum terlaksana.

Pelanggaran HAM Di Indonesia

Belum surut air mata kita ketika Salim Kancil dan Tosan dihajar oleh penguasa lokal. Ketika banyak warga yang dikriminalisasi karena dituduh menyerobot dan merusak hutan. Dikatakan sebagai antek asing, karena membela tanah leluhurnya. Sebegitu parahkah mereka yang rakus, sehingga tega melakukan tindakan “kanibal” terhadap sesama saudaranya.

Menyesakkan, siapa yang tidak terusik kewarasannya ketika kasus Munir sampai sekarang tidak jelas rimbanya, dokumen yang hilang kini tak ada kabar. Lalu bagaimana nasib 13 aktivis yang tak jelas kabarnya. Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Petris Bima dan lainnya. Lalu wartawan Udin ?, keadilan siapa pembunuh Marsinah ?.

Sampai sekarang hanya menjadi sebuah elegi, yang menyayat hati. Tak pernah ada kejelasan, hanya janji utopia dari mereka yang duduk manis bergelimang kekuasaan. Hingga kini persoalan-persoalan terkait, dari 65 sampai pelarangan sebuah teori, yang sarat kepentingan hegemonistik, sebagai wujud relasi kuasa.

Nampaknya itu relevan, di mana banyak para buruh masih di dzalimi haknya, dengan munculnya PP Nomor 78 tahun 2015, merupakan bentuk dedemokratisasi sektor buruh. Bahkan merupakan peraturan yang kontradiktif dengan hak untuk hidup yang layak, berserikan dan berpolitik. Secara ekonomi terutama upah yang tak sesuai KHL, akan mereduksi semangat politik karena harus dialienasikan dari ekonomi dan politik.

Selain itu hak sipil, politik dan ekonomi, sosial, budaya, dalam UU Nomor 39 tahun 1999 dan UU Nomor 11 tahun 2005, serta pasal 33 dan 28 UUD tahun 1945. Hingga saat ini hanya pemanis, karena beberapa aturan bertabrakan. Seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Secara umum menimbulkan konflik yang dicipta, dengan ganas mengusir masyarakat adat dari tanahnya.

Selain itu warga Kulon Progo sekarang harus diusir, dari tanah kelahirannya. Direpresif atas nama kepentingan umum. Begitu juga dengan warga Sepat Surabaya dan segenap warga asli Surabaya Barat terancam kehilangan ruang terbuka dan daerah resapan, karena ekspansi korporasi properti. Warga Kendeng terutama Rembang dan Pati yang terancam korporasi ekstraktif, yang rawan menghancurkan air minum. Dan warga Tumpang Pitu yang secara sadar melawan untuk mempertahankan Gunung Tumpang Pitu, yang kini dijamah secara kasar oleh korporasi emas.

Mereka yang melawan dihajar tanpa ampun, dituduh anti negara hingga komunis. Dipenjarakan dan diancam nyawanya. Tumpang Pitu ?, Bagaimana kabar Budi Pego yang dituduh menyebarkan komunis. Padahal dia tidak paham apapun, soal apa itu Manifesto Komunis, Das Kapital, Grundrisse dan karya monumental lainnya. Sekarang masih ada tiga tersangka lagi. Dan kemungkinan akan dilanjutkan hingga penghalang pembangunan tambang emas enyah.

Gunung yang jadi simbol budaya dan sumber ekonomi dihancurkan untuk segelintir orang. Demi negara ?, atau demi mereka yang mempunyai modal ?. Hidup di tanah Perhutani sudah menyusahkan, kini diancam oleh tambang.

Tidak apa-apa, mengorbankan segelintir nyawa untuk kepentingan negara (kolektif), apakah seperti itu ?, Waraskah kalian atas pemikiran tersebut. Ayo buta mata dan hati, buka telinga dan otak. Bacalah, pahamilah, jangan bebal.

Semua atas nama Developmentalism, Sustainable Economy dan lain-lainnya. Agenda imprealisme global mulai memasuki sendi-sendi kehidupan, membaur dengan oligarki politik dan militer. Menjarah, merampas tanah rakyat, hak buruh, untuk kepentingan segelintir orang. Mereka merisak esensi kemanusiaan, menciptakan manusia bukan sebagai homo socius namun homo homini lupus. Manusia serakah yang termasuk dalam golongan mufsidun yang senantiasa menyengsarakan kaum Mustadh’afin. (Wahyu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *