Senin, Mei 20, 2019
Home > Opini > DPR vs KPK: Stagnasi Dalam Demokrasi

DPR vs KPK: Stagnasi Dalam Demokrasi

Epistemik.com Koruptor tetaplah koruptor, kejahatan yang luar biasa kejamnya. Mengapa karena mengambil hak-hak orang banyak. Bayangkan saja kita bayar pajak, namun uang kolektif kita diambil begitu saja oleh mereka. Hingga banyak orang yang jadi korban. Lihat saja berapa banyak sekolah yang masih belum layak, akses kesehatan masih susah. Masak koruptor mau “dimanusiakan,” padahal kan mereka tidak manusiawi. Bertindak semena-mena, tidak memperdulikan manusia lainnya.

Menurut Stephen Morris dalam karyanya Corruption and Politics in Contemporary Mexico, mengatakan jika korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan menggunakan kekuatan publik untuk keuntungan pribadi. Bahkan banyak ahli yang mendefinisikan korupsi, hingga pemain global seperti World Bank, Euro Bank, sampai mempunyai kriteria tersendiri. Lembaga-lembaga keuangan tersebut sangat membenci korupsi, karena akan merugikan institusi dan program-program investasi. Maka dari itu muncul istilah good governance, untuk menciptakan situasi kondusif demi menarik investor.

Korupsi Sebagai Pertarungan Elite Politik

Namun korupsi tidak sebatas dilihat dari sisi keuntungan, karena usaha mereka jelas erat kaitannya dengan penghisapan. Korupsi merupakan budaya yang destruktif, tindakan kejam dalam sejarah umat manusia. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, memiliki kecenderungan menindas sesama manusia. Sifat yang demikian sudah seharusnya menjadi polemik bersama. Memunculkan sisi kritis yang nyata, progresif dan ada gerak konkrit. Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, sudah harus dihancur leburkan tak tersisa.

Berdasarkan kajian dari Witvliet, dkk (2013), mengatakan jika ada kaitannya korupsi dengan meningkatnya kemiskinan, terutama buruknya kesehatan rakyat yang cukup merata. Selain itu korupsi juga menandakan sebuah negara dalam keadaan sakit, dalam pengertian kesejahteraan tidak merata. Sejalan dengan pemikiran David Nussbaum dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle, mengatakan jika kemisikinan sangat erat kaitannya ketimpangan. David dalam artikelnya mengatakan jika negara seperti Syria, Iraq dan Haiti, merupakan contoh negeri yang angka korupsinya tinggi. Sementara Finlandia, Islandia dan Selandia Baru adalah contoh negara dengan angka korupsi minim sekali. Secara garis besar David ingin memberi tahu, jika korupsi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Sementara jika suatu negara sejahtera, angka korupsinya sangat minim.

Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongan dan pribadi, merupakan bentuk korupsi kolektif. Karena mengatasnamakan rakyat banyak, untuk keuntungan golongan yang tidak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Tentu contoh nyata adalah perangai elite politik kita, mereka seolah-olah menjadi wakil rakyat, namun kenyataannya tidak. Realitas tersebut dapat kita lihat pada sepak terjangnya, lalu selama proses pemilihan hingga secara historis dia itu siapa.

Melihat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, dari legislating, monitoring dan budgeting, semua belum dilakukan dengan benar. Meninggalkan prinsip bottom up (demokrasi langsung), kini kinerja mereka rata-rata masih mengangkangi hak rakyat. Terbukti dengan keberpihakan mereka yang lebih memihak pada golongan tertentu serta kroni bisnisnya. Namun mereka dengan gagahnya mengaku-ngaku sebagai wakil rakyat. Sungguh hipokrit dan perilaku yang klise khas kaum oportunis. Sebagaimana yang telah terjadi dalam beberapa sejarah pergerakan, misal revolusi Perancis dan Jerman.

Hak angket yang dilakukan oleh DPR RI dengan membentuk pansus KPK, merupakan tindakan “nyentrik” khas politisi. Diluar apapun kepentingannya, entah soal hak asasi manusia, ada kaitan dengan korban kambing hitam politik, malu-malu dalam mendukung korupsi. Semua itu merupakan dinamika perpolitikan praktis yang khas. Menggelontorkan semacam bola liar, hingga menjadi kontestasi publik. Merupakan ciri-ciri umum yang biasa kita jumpai pada elite politik ketika sedang berhadapan satu sama lain, dengan tujuan untuk saling merebut kekuasaan. Perlu diingat jika kebijakan politik sangat erat kaitannya dalam mendeterminasi sektor ekonomi. Jelas yang dirugikan ialah buruh, petani, nelayan dan segenap kaum marjinal lainnya.

Hubungan Isu Pelemahan KPK Dengan Matinya Demokrasi Presentatif

Pelemahan KPK merupakan isu elite, yang merupakan contoh khas persoalan negara dunia ketiga. Dimana para kapitalis tidak hanya berwujud pemodal kaya, namun ada broker-broker investasi, suka main atur regulasi demi keuntungan pribadi. Broker seperti itu biasanya merupakan pekerjaan sampingan elite politik. Karena butuh asupan dana untuk hidup mewah, bayar utang politik dan tindakan tercela lainnya.

Menyoroti tindakan DPR terutama panitia pansus, hak angket yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hak angket secara definisi merupakan kewenangan DPR dalam menyelidiki suatu kasus, yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Menggunakan kewenangan dengan usaha menggempur KPK, kurang representatif dan buang-buang waktu. Hal tersebut dilakukan karena mereka beranggapan KPK telah bertindak jumawa, sewenang-wenang menindas koruptor. Selanjutnya untuk melemahkan KPK, mereka membuat tandingan wacana. Sebagai implementasi hak angket, entah itu ditentang rakyat atau unkonstitusional, bukan persoalan yang penting untuk dipedulikan.

Jika ditelaah secara seksama, sesungguhnya kejadian tersebut merupakan drama politik, pertarungan pengaruh siapa yang berkuasa. Hingga dimanfaatkan oleh beberapa kalangan sebagai alat eksistensi, untuk mendulang simpati publik. Jelas, targetannya ialah kontes 2019 nanti, tentu demi mendulang suara. Kembali lagi ke persoalan keinginan berkuasa, untuk kemaslahatan kelompok dan golongan mereka sendiri.

Di luar hal tersebut, problem angket masih menunjukan jika elite politik cukup dominan menguasai negeri ini. Buktinya mereka kebakaran jenggot ketika KPK agak beringas dalam menyisir koruptor. Terutama kolega mereka menjadi korban tangkap tangan, sehingga berpengaruh pada elektabilitas mereka kelak. Jika suara turun, kekuasaan akan melenggang meninggalkan mereka. Oleh karena ketika mereka bertindak seolah-olah menjadi yang paling benar. Justru akan meninggalkan pertanyaan yang khas, seperti apakah mereka pernah melakukan interpletasi pada hal berkenaan nasib buruh. Apakah mereka pernah menggunakan hak angket untuk tambang yang merampas hak rakyat adat. Apakah mereka menggunakan hak menyatakan pendapat ketika petani kehilangan airnya, suku adat kehilangan hutannya. Nihil sekali, mereka hanya menjalankan fungsi sesuai pesanan, sebagai broker kapitalisme. Sebagaimana klasifikasi khas Ghost dalam kajiannya, soal bentuk kapitalisme di Indonesia.

Sudah seharusnya kita intropeksi diri, mulai skeptis dengan apa yang telah dilakukan mereka. Jika percaya dengan pancasila, maka ada yang salah dengan pemahaman sila ke empat kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah telah ditinggalkan sehingga elite-elite politik semakin menancapkan kekuasaannya.

Tidak terwujudnya demokrasi kerakyatan, sebagai implikasi dari malfungsinya sila keempat dalam implementasi. Kekacauan-kekacauan yang terjadi, secara empiris merupakan akibat dari hegemoni budaya pasca 65. Dimana mulai terjadi pemisahan politik dengan rakyat, membuat represi-represi yang laten. Hasilnya munculah sikap “anti-politik”, yang secara tidak disadari semakin melanggengkan kekuasaan oligarki politik.

Kasus KPK melawan DPR, merupakan pertarungan nyata konflik politik elitis. Karena korupsi harusnya bukan tanggung jawab KPK saja, tapi kita bersama. Wewenang DPR bukan milik sebagian orang saja, tapi milik bersama. Jika kita tidak sepakat sudah seharusnya kita resah, membentuk kolektif rakyat, merebut kontrol atas negara. Tidak-tidak, terlalu jauh. Minimal membangun poros politik alternatif untuk meruntuhkan hegemoni kelompok konservatif. Jika keresahan masih di tataran sosial media, serta masih menaruh harapan pada “perwakilan,” tanpa mau terjun langsung ya sama saja. Masak mau tertipu lagi sama pawang macan asia dan bapak-bapak yang hobi blusukan. Karena keadilan sosial bisa terwujud jika ada persatuan, mengembalikan demokrasi ke tataran musyawarah mufakat.

Oleh: Wahyu Eka Setyawan

Sumber:

Witvliet MI, Kunst AE, Arah OA & Stronks K. (2013). Sick regimes and sick people: a multilevel investigation of the population health consequences of perceived national corruption. University of Amsterdam.
Morris, S.D. (1991), Corruption and Politics in Contemporary Mexico. University of Alabama Press, Tuscaloosa
http://m.dw.com/en/corruption-a-cause-of-poverty-in-the-developing-world/a-2226677

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *