Sabtu, Februari 23, 2019
Home > Peristiwa > Nasional > Bola Liar Reklamasi Teluk Jakarta

Bola Liar Reklamasi Teluk Jakarta

Epistemik.com Tak lama setelah Anies Baswedan-Sanidaga Uno (Anies-Sandi) dilantik sebagai pemimpin baru DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017, banyak kalangan masyarakat mulai menagih janji kampanye. Tergusurnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi DKI-1 dinilai sebagian warga Jakarta sebagai momentum yang tepat untuk melakukan perubahan.

Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Istana Negara. (Gambar: nusantaranews.co)

Sebagian warga Jakarta menganggap gaya kepemimpinan Ahok yang “kasar”, tidak santun, dan suka memaksakan kehendak telah “merampas” hak-hak rakyat. Selama Ahok memimpin Jakarta, mereka tak punya nyali dan kesanggupan untuk melawannya. Salah satu program Ahok yang dianggap “menyengsarakan hidup” rakyat Jakarta adalah reklamasi Teluk Jakarta. Oleh sebagian warga yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta yang tidak bisa dipisahkan dengan laut sebagai “ladang” mata pencaharian, proyek reklamasi benar-benar telah “memiskinkan” hidup mereka.

Dalam konteks demikian, sangat beralasan apabila penolakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta benar-benar menjadi program “krusial” bagi Anies-Sandi. Sebagaimana diberitakan banyak media, menjelang pelantikan Anies-Sandi, Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman telah mencabut moratorium Reklamasi. Ini artinya, akan terjadi friksi dan gesekan antara Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi dan Pemerintah Pusat.

Menghadapi tagihan janji kampanye tentang penolakan reklamasi yang kian gencar dilakukan, tentu saja membuat Anies-Sandi tak bisa tenang. Janji itulah yang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan DKI-1 dan DKI-2 itu. Jika janji itu diingkari jelas akan menjadi batu sandungan yang cukup mengganggu kepemimpinannya. Untuk meyakinkan warga Jakarta, Anies-Sandi pun menegaskan bahwa mereka tak akan pernah mengingkari janji yang sudah diikrarkan di atas mimbar kampanye, termasuk menolak reklamasi.

Pertemuan Dengan Jokowi

Pada Rabu (25/10/2017), Anies-Sandi bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ruang Kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta. Tak banyak informasi yang bisa diketahui publik mengenai agenda pembicaraan mereka dalam pertemuan itu. Menurut Anies, seperti dilansir republika.co.id (25 October 2017), Presiden Jokowi membagikan pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Jokowi menceritakan pengalamannya saat berurusan dengan masalah birokrasi, warga, dan juga pemangku kebijakan lainnya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, di Istana Merdeka, Rabu (25/10/2017). (Gambar: tribunnews.com)

Dalam pertemuan ini, Anies-Sandi mengaku membahas perkembangan infrastruktur di Jakarta. Namun, menurut dia, masalah reklamasi Teluk Jakarta tak turut dibahas. Mantan Mendikbud itu juga menyampaikan penataan kampung kumuh harus menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi.

Hem, benarkah masalah reklamasi Teluk Jakarta tak dibahas dalam pertemuan itu? Bisa benar, bisa juga tidak, sebab masalah “krusial” ini memang cukup sensitif dan “misterius” sehingga butuh sikap hati-hati.

Presiden RI Joko Widodo, meresmikan pengoperasian Jalan Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, dan Kampung Melayu), Jumat (3/11/2017). (Gambar: berita168.com)

Pada Jumat (3/11/2017), Anies kembali bertemu Jokowi dalam acara peresmian pengoperasian Jalan Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, dan Kampung Melayu). Di sela-sela acara itu, Anies juga sempat mengobrol serius dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Namun, lagi-lagi tidak ada pembicaraan tentang masalah reklamasi. Seperti dikutip tribunnews.com (3 November 2017), Anies dan Jokowi hanya membahas tentang Jakarta. Kepada Anies, Jokowi bercerita proyek tol Becakayu dimulai tahun 1996, tetapi baru dieksekusi lagi tahun 2015. Selain itu, Anies dan Jokowi juga membicarakan kemacetan yang terjadi sebagai dampak pembangunan. Jadi, tak ada perbincangan soal Reklamasi Teluk Jakarta.

Komoditas Politik

Tampaknya masalah reklamasi Teluk Jakarta kian “misterius” dan terus menggelinding menjadi bola liar. Banyak kepentingan yang ikut bermain di balik kasus itu. Ketegasan Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi pun masih menjadi teka-teki.

Di tengah situasi semacam itu, tiba-tiba publik dikejutkan oleh pernyataan Jokowi bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi, baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi Presiden RI. Seperti dilansir detik.com (1 November 2017), terkait Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, ditegaskan Jokowi bahwa hal itu merupakan petunjuk dalam rangka mengajukan izin. Jadi, pergub tersebut bukan untuk memberi izin reklamasi.

[su_box title=”Baca Juga:” box_color=”#e53636″ title_color=”#ffffff” radius=”1″]
– DPR Sahkan Perpu Ormas Meski Ada Fraksi Yang Menolak
– Perpu Ormas; Pembenaran Konsolidasi Ala Demokrasi
[/su_box]

Ketegasan sikap Jokowi yang tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi tampaknya memancing reaksi dari pihak-pihak yang berseberangan dengannya untuk menelusuri masalah reklamasi lebih jauh. Bola liar reklamasi pun diduga telah mengarah menjadi “komoditas politik”. Bahkan, relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Seknas Jokowi, seperti dikutip jpnn.com (4 November 2017), mencurigai pemanfaatan isu reklamasi Teluk Jakarta untuk menyudutkan Presiden Ke-7 RI itu.

Menurut Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, mantan Menteri ESDM Sudirman Said, telah menjadi dirigen untuk mengelola isu reklamasi guna menyerang presiden yang juga mantan gubernur DKI itu. Dedy menambahkan, Sudirman pada Pemilu DKI Jakarta lalu merupakan pendukung berat Anies-Sandi. Bahkan, ketika duet yang diusung koalisi Gerindra dan PKS itu dinobatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih, Sudirman ditunjuk sebagai ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Kini, Sudirman seolah menempatkan diri sebagai representasi Anies-Sandi dan merasa berwenang untuk berbicara soal reklamasi Teluk Jakarta. Manuver Sudirman pun begitu kentara ketika mantan direktur PT Pindad itu menyinggung pergub yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Jokowi di Pemprov DKI.

Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. (Gambar: tribunnews.com)

Isu reklamasi yang dikemas menjadi “komoditas politik” untuk menggoyang Jokowi diduga juga muncul dari Mantan Ketua MPR yang juga Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN). Seperti dilansir tribunnews.com (2 November 2017), Amien Rais terus menyuarakan tentang penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut mulai terealisasikan setelah Amien Rais segera membentuk Tim 9 guna bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, ia dan Tim 9 ingin bertemu langsung dengan Presiden dan tidak melalui Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan. Jika pertemuan tersebut menolak aspirasinya dan tetap melanjutkan reklamasi, ia akan berusaha untuk menyodorkan data-data dampak buruk akibat reklamasi kepada Jokowi.

Pergerakan Politik Senyap

Kita tak tahu pasti, apa kepentingan Amien Rais hingga harus repot-repot membentuk Tim 9 terkait dengan masalah reklamasi. Meski demikian, banyak kalangan menduga keterlibatan Amien Rais di balik isu reklamasi Teluk Jakarta karena faktor Jokowi. Bukan hanya kali ini saja pendiri Partai Amanat Nasionat (PAN) ini bermanuver. Ia kerap menyerang Jokowi di balik isu-isu sensitif, seperti isu PKI, Perppu Ormas, kriminalisasi ulama, atau keberpihakan penguasa kepada pengembang aseng ketimbang rakyat.

Menanggapi berbagai isu dan framing negatif yang diarahkan kepadanya, seperti biasanya, Jokowi mungkin juga akan cenderung diam, terus bekerja, dan melakukan gerakan “politik senyap” yang susah diprediksi. Sudah banyak isu politik yang diduga digunakan untuk menggoyang dirinya, mulai tes DNA, penguatan Poros Jakarta-Peking, hingga isu-isu SARA. Namun, semakin sering Jokowi digoyang, konon posisi mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI itu makin tak tergoyahkan, bahkan makin banyak rival politik yang berusaha mendekati dan merangkulnya.

Terkait dengan isu Reklamasi Teluk Jakarta yang diduga untuk menggoyang dirinya, bisa jadi Jokowi akan menempuh strategi “Buat musuh kelelahan sambil menghemat tenaga”. Apakah memang demikian? Kita tunggu saja episode akhir tentang lelakon politik di balik isu reklamasi ini! *

Oleh: Sawali Tuhusetya
Seorang guru, bloger, dan penulis lepas. Beberapa tulisannya pernah dimuat di berbagai media cetak nasional, dan menulis buku teks pelajaran.

One thought on “Bola Liar Reklamasi Teluk Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *